Get Adobe Flash player

Instansi Eksternal

dwp-purworejo.org

kwarcabpurworejo.org

pa-purworejo.go.id

pn-purworejo.go.id

indonesia.go.id

bappenas.go.id

Alamat dan Telepon

Daftar Telpon Penting
(Kode telpon 0275) Purworejo
PEMDA 321012
POLRES 110
RSUD 321118
PLN 321043
Telkom 162
PDAM 321050
PMI
321348
PEMADAM
324218/324219
SATLAK PBA
323850
POS
161
Home News Seputar Ekonomi 2013 Purworejo Ambil Alih Pemungutan PBB-P2

2013 Purworejo Ambil Alih Pemungutan PBB-P2

Pemungutan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat akan diserahkan kepada daerah. Selambat lambatnya 2014, pemerintah daerah harus sudah melaksanakan, karena mulai tahun tersebut pusat tidak memungut lagi. Apabila waktu tersebut daerah belum melaksanakan, maka PBB –P2 tidak bisa dipungut.
Hal tersebut disampaikan Djamiak Aris, Kasubbid Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) wilayah II, Kementrian Keuangan, pada sosialisasi pengalihan PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke daerah, Selasa (8/11), di aula hotel Plaza. Acara sosialisasi berlangsung sehari, dibuka Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg. Hadir pada acara tersebut DR Sumarjati Arjoso, aggota Komisi XI DPRRI.

Dikemukakan bahwa sebelum diberlakukannya UU 28/2009, PBB-P2 ditetapkan menjadi pajak pusat, sebagai penerimaan negara. Kemudian sebagian dikembalikan ke daerah, tidak termasuk dalam komponen pendapatan asli daerah PAD. Sehingga dalam hal ini, daerah tidak memiliki tanggungjawab atas optimalisasi pemungutan PBB. Daerah diberikan peluang seluas-luasnya untuk mengelola keuangan. Namun kenyataanaya, daerah selama ini masih sangat tergantung bantuan pusat. Hal itu dapat dilihat penerimaan PAD yang tercantum dalam APBD sangat minim.

Dengan prinsip desentralisasi fiskal dan otonomi, maka fungsi pelayanan publik di daerahkan, melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan. Dengan diserahkannya PBB dan BPHTB kepada daerah, diharapkan daerah bisa menggali potensi-potensi PBB. Karena pemda lebih mengetahui potensi, karakteristik, maupun lokasi. Untuk mengelola PBB sebagai PDRD dibutuhkan 3 aspek, yaitu legal, teknis dan aspek pendukung. Aspek legal, berupa peraturan perundang-undangan seperti perda, juklak dan juknisnya. Aspek teknis, seperti perangkat, personil, prasarana dan sarana. Sedangkan aspek pendukung diantaranya sosialisasi.

Setelah diserahkan daerah, maka PBB–P2 ditetapkan sebagai pajak daerah. Kebijakan PBB-P2 ditetapkan oleh daerah. Seluruh penerimaan PBB menjadi PAD. Daerah bertanggung jawab sepenuhnya atas pemungutan PBB-P2 secara legal, teknis operasional, dan pemanfaatannya. Sayangnya. lanjutnya, belum semua tanah terdaftar. Untuk memudahkan pelaksanaannya, maka pihaknya minta agar program sismiop (sistem informasi menejeman obyek pajak) dilaksanakan.

Bupati Mahsun menyatakan bahwa menyikapi diberlakukannya UU 28/2009, Kabupaten Purworejo saat ini sedang melakukan persiapan. Antara lain penyiapan sumberdaya manusia (SDM), merencanakan pengadaan sarana prasarana, penyusunan Perda PBB-P2, penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Dalam proses persiapan itu. ia mengaku menemukan sejumlah kendala. Antara lain, keterbatasan informasi, anggaran, SDM, sarana dan prasarana.

Tidak adanya informasi yang pasti tentang mekanisme pendaerahan PBB-P2, utamanya menyangkut kewajiban pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, menjadikan daerah menjadi gamang untuk melakukan langkah-langkah persiapan. Anggaran diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan, baik sarana prasarana, SDM. SDM yang ahli dalam pengelolaan PBB seperti petugas pelayanan, juru tagih, juru sita, ahli penilaian, dan berbagai keahlian lain yang diperlukan. Sarana prasarana dan kesiapan menghadapi permasalahan yang akan muncul.

Kabupaten Purworejo telah mencanangkan pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 pada tahun 2013, sehingga diharapkan segala persiapan bisa selesai dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2012. Ia minta Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak, untuk menyelesaikan program SISMIOP untuk desa-desa di Kabupaten Purworejo pada tahun 2012. Sampai saat ini, jumlah desa yang belum ber-SISMIOP 149 desa.

Ditambahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dn Aset Daerah (DP2KAD) Drs Achmad Kurniawean Kadir , bahwa Purworejo berencana melaksanakan pengelolaan PBB mulai 1 Januari 2013 mendatang. Untuk keperluan tersebut, sampai saat ini perda masih dalam pembahasan dengan Legislatif. Sedangkan momen saat ini sebagai aspek pendukung, yaitu sosialisasi kepada masyarakat. Untuk BPHTB, telah dilaksanakan mulai 1 Januari 2011.

 

Komentar  

 
0 #1 agus abdullah 2012-07-11 08:02
kab. Luwu Timur kesulitan informasi dalam penyusunan RKA, boleh ngk Purworejo ngirimi e-mail contoh RKA PBB-P2
Quote
 

Tambah komentar


Security code
Refresh

Iklan

SIM-SIM Internal

SIM Perencanaan Pembangunan

sippd.purworejokab.go.id