Get Adobe Flash player
Home News Seputar Kesehatan Wabup Minta Puskesmas Utamakan Kenyamanan Anak

Wabup Minta Puskesmas Utamakan Kenyamanan Anak

Puskesmas yang berjumlah 27 unit tersebar di 16 kecamatan di wilayah Kabupaten Purworejo, merupakan sarana pemerintah untuk menyediakan fasilitasi penyelenggaraan layanan kesehatan di masyarakat, termasuk layanan kesehatan anak. “Sehingga diharapkan mampu memberikan layanan kesehatan yang nyaman untuk anak, berperan memberdayakan keluarga agar mampu memberikan hak kesehatan yang baik untuk anak, dan sebagai pusat informasi pemenuhan hak kesehatan anak di keluarga dan masyarakat,” tandas Wakil Bupati Yuli Hastuti SH, pada kegiatan advokasi penerapan model ramah anak di Puskesmas yang berlangsung di Hotel Plaza Purworejo.

Lebih lanjut Yuli Hastuti mengatakan, Undang-Undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan bahwa anak-anak Indonesia mempunyai hak hidup, tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan yang sama. Hak tersebut harus dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, pemerintah dan dunia usaha, agar menjadi generasi penerus pembangunan yang berkualitas, berakhlak mulia, sehat dan ceria.

Menurut Yuli, pelaksanaan pemenuhan hak anak di Kabupaten Purworejo telah ditindaklanjuti dengan pencanangan menuju Kabupaten Purworejo Layak Anak bulan Oktober tahun 2013 dan Penyusunan Peraturan Daerah No.10/ 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak. “Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah memiliki komitmen yang memadai untuk mewujudkan pemenuhan hak anak bersama masyarakat dan pelaku usaha. Termasuk  program-program yang terkait pemenuhan hak anak klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, diharapkan kualitas kesehatan anak di Kabupaten Purworejo semakin meningkat untuk mendukung proses tumbuh kembang dan kualitas pendidikan anak,” harap Yuli Hastuti.

Ketua Penyelenggara Eny Sudiyati SE MM melaporkan, advokasi ini bertujuan memberikan rujukan dan menyamakan persepsi untuk mengembangkan Puskesmas menjadi Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak. Dengan narasumber dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI  yakni Kabid Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Syahnez Alamudi SSos MH, dan Drs Hendra Jamal MSi selaku Asisten Deputi III Pemenuhan Kesehatan dan Kesejahteraan Anak . Sedangkan peserta sebanyak 45 orang terdiri dari OPD terkait Tingkat Kabupaten Purworejo, Ka. UPT Puskesmas se Kabupaten Purworejo dan Ketua Organisasi Kemasyarakatan  serta Profesi.

Sementara itu Syahnez Alamudi SSos MH mengatakan, Puskesmas yang menerapkan model Pelayanan Ramah Anak (PRA) harus memenuhi 8 indikator minimal dari total 15 indikator. Delapan indicator minimal itu meliputi SDM terlatih Konvensi Hak Anak (KHA), pusat informasi hak anak atas kesehatan, ruang bermain anak, penjangkauan kesehatan anak di sekolah yang mencangkup  LPSA, LPKA, dan PAUD-HI. Juga tersedia Ruang ASI, tatalaksana KTA, kawasan Tanpa Rokok, dan sanitasi lingkungan yang sesuai standar.

Menurutnya, perlunya penerapan model PRA di Puskesmas karena 47 persen masyarakat Indonesia pakai jasa Puskesmas dan 15 persennya anak-anak. “Namun faktanya, belum tersedianya ruang khusus untuk pelayanan, konseling serta ruang bermain bagi anak yang  berjarak aman dari ruang tunggu pasien, serta masih kurangnya pemahaman tenaga medis dan paramedis tentang KHA,” papar Syahnez Alamudi.

Bahkan dikatakan Syahnez, masih banyak Puskesmas yang melayani pasien BPJS berdasar wilayahnya. Mestinya ketika ada anak yang sakit, periksa di Puskesmas manapun ya harus dilayani. Tapi yang sering terjadi harus diperiksakan di Puskesmas dimana pasien itu tinggal. “Ini yang sangat memprihatinkan, anak harus periksa di Puskesmas yang telah ditunjuk. Kalau seperti itu keburu anak meninggal,” ujarnya.

Sesaat kemudian Syahnez melontarkan pertanyakan bagaimana Puskesmas di Kabupaten Purworejo, apakah pelayanan kesehatan masih berdasar wilayahnya. Dengan spontan peserta yang mayoritas Kepala Puskesmas menjawab, semua pasien akan dilayani di Puskesmas mananapun. “Alhamdulillah berarti Purworejo melakukan pelayanan kesehatan dengan baik,” kata Syahnez.
Hal sama dikatakan Hendra Jamal, berdasar data dari jumlah total 514 kabupaten kota di Indonesia yang sudah inisiasi dan menerima award sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)  sebanyak 77 kab/kota, sedangkan yang sudah inisiasi tapi belum menerima award sebanyak 225, dan yang belum inisiasi sebanyak 212 kab/kota. “Untuk Kabupaten Purworejo masuk dalam daftar yang sudah inisiasi namun belum menerima Award. Hal ini bisa dilakukan pengajuan  supaya bisa segera mendapatkan Award,” katanya.

Ditambahkan Hendra, prinsipnya anak tidak diperlakukan diskriminasi, menghargai pandangan anak, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup kelangsungan hidup dan  perkembangan. Termasuk dalam melibatkan anak dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). “Disamping itu perlunya publikasi di media, kegiatan yang menyangkut anak, seperti kegiatan advokasi ini,” harapnya.

 

Tambah komentar

Berikan komentar Anda dengan santun dan membangun...Terima kasih


Security code
Refresh

WAKIL BUPATI

Sub Domain Instansi

Layanan Publik Online

sirup.lkpp.go.id


sirup.lkpp.go.id


lpse.purworejo.go.id


jdih.purworejo.go.id


ppid.purworejo.go.id


ppid.purworejo.go.id


Yang Online

Ada 159 tamu online