BKD Satukan Persepsi Pengukuran Indeks Profesionalitas Pegawai

Upaya meningkatkan profesionalitas pegawai, Badan Kepergawaian Daerah (BKD) Kabupaten Purworejo menyelenggarakan, Rapat koordinasi bidang kepegawaian di Ruang Arahiwang Setda, pada hari ini Selasa (7/2). Rakor dibuka Bupati yang diwakilkan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,Hukum dan Politik Drs Tri Handoyo MM. Kepala BKD drg Nancy megawati MM menjelaskan, Rakor ini diharapkan untuk emnyamakan persepsi terkait tatacara dan metodologi pengukuran indeks profesionalitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Dengan sasaran, terukurnya tingkat profesionalitas pegawai ASN dan sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan dan perencanaan pengemabngan profesionalitas ASN di masa yang akan datang. “Peserta yang dilibatkan, pejabat pengelola kepegawaian dan pelaksana kepegawaian dimasing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) sebanyak 125 orang. Kami juga mengundang narasumber dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta,” jelasnya,.

Sementara itu Tri Handoyo dalam sambutannya mengatakan, Rapat koordinasi kepegawaian seperti ini sangat penting dan strategis dalam rangka koordinasi berbagai persoalan kepegawaian sekaligus sebagai wahana sosialisasi peraturan perundangan yang menyangkut kepegawaian.  Diakui atau tidak, keluhan akan rendahnya kualitas pelayanan aparatur sipil negara (ASN) dalam pelayanan kepada masyarakat, masih terus terjadi hingga saat ini. Namun penilaian rendahnya kualitas ASN tersebut, ternyata umumnya masih bersifat subjektif atau berdasarkan persepsi.

Menurutnya, sebagai bagian terpenting dari reformasi birokrasi terutama dalam upaya pengelolaan ASN sebagai human capital, maka sesungguhnya pengukuran kualitas ASN adalah prasarat utama. Tanpa memiliki indikator yang spesifik, Pemerintah sulit untuk menjelaskan dan mengukur akuntabilitas kepada masyarakat mengenai kualitas ASN. Pemerintah juga sulit untuk membangun ASN, karena data kualitas dari setiap komponen belum tersedia.

Tri Handoyo mengtaakan, Undang-Undang No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara menghendaki terwujudnya ASN yang tegas, bebas dan bersih dari KKN serta mampu melayani publik. Menindaklanjuti amanah Undang-Undang tersebut, Pemerintah mendorong peningkatan integritas ASN yang diawali dengan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

“Dengan IP ASN ini akan tersedia indikator kualitas PNS yang lebih terukur, memiliki kredibilitas dan reabilitas ketersediaan data. Selain itu juga untuk mengetahui proxy tingkat pencapaian profesionalitas di sebuah organisasi untuk memberi ukuran yang lebih jelas dalam upaya perbaikan ASN. Juga sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan perencanaan pengembangan profesionalitas ASN dalam sebuah organisasi di masa yang akan datang," tandas Tri Handoyo.

Kepala seksi Pemanfaatan TI Kanreg I BKN Yogyakarta Stefanus S Kom mengatakan, indicator profesionalitas ASN memiliki manfaat, untuk mengerahui jumlah jabatan yang belum terisi untuk diisi atau diperbaiki struktur organisasinya. Juga untuk mengetahui pejabat yang potensinya belum sesuai untuk dapat ditingkatkan melalui  seposisi pejabat dan menyusun rencana pengembangan SDM yang lebih jelas.

“Seseorang dianggap semakin professional, bisa dilihat dari semakin tinggi tingkat kompetensinya dan semakin tinggi kinerjanya. Juga semakin  dekat kompensasi yang diterima seseorang baik secara internal maupun eksternal dengan pegawai lainnya pada kompleksitas pekerjaan dan resiko yang setara, serta semakin rendah tingkat pelanggaran dsiplinnya,” ungkap Stefanus yang didampingi pegawai Kanreg I BKN Latifah SE.