Get Adobe Flash player

Instansi Eksternal

dwp-purworejo.org

kwarcabpurworejo.org

pa-purworejo.go.id

pn-purworejo.go.id

indonesia.go.id

bappenas.go.id

Alamat dan Telepon

Daftar Telpon Penting
(Kode telpon 0275) Purworejo
PEMDA 321012
POLRES 110
RSUD 321118
PLN 321043
Telkom 162
PDAM 321050
PMI
321348
PEMADAM
324218/324219
SATLAK PBA
323850
POS
161
Home News Seputar Pemerintahan Bupati Berikan Dispensasi Pelaporan Kelahiran

Bupati Berikan Dispensasi Pelaporan Kelahiran

              Masyarakat Purworejo yang terlambat melaporkan kelahirannya lebih dari satu tahun, diberikan dispensasi hingga akhir tahun ini. Pemberian dispensasi mengacu pada surat mendagri. Dengan demikian, pelaporan tersebut tanpa melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu

                 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, melalui Kabid Pencatatan Sipil,  Ari Heriyanto S SH, Rabu (30/9), ketika ditemui di kantornya, mengungkapkan bahwa dispensasi tesebut dikelurkan bupati  berdasarkan surat Mendagri nomor 472.11/2945/SJ tanggal 10-8-2009 lalu, yang isinya antara lain dalam upaya mendorong pencapaian rencana strategis 2011, semua anak di Indonesia tercatat kelahirannya.
                Dijelaskan bahwa setelah diberlakukannya UU 23/2006 tentang Adminsitrasi Kependudukan, dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa pelaporan kelahiran yang melampui batas waktu satu tahun, dapat dilaksanakan setelah mendapat penetapan pengadilan. Kemudian ditindak lanjuti melalui Peraturan Bupati Purworejo nomor 20/2007, dengan memberikan dispensasi pelayanan akte kelahiran yang pelaporan kelahirannya melampui satu tahun. Dan dispensasi tersebut telah berakhir 4 September 2008 lalu. Sejak itu, pelaporan kelahiran yang melampui  satu tahun, dapat dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari pengadilan.
                 “Namun adanya surat dari Depdagri tersebut diatas, bupati memberikan dispensasi mulai 1 Oktober 2009 - 31 Desember 2010 mendatang. Dalam  pelaporan kelahiran, bagi penerbitan akte pertama tidak dipungut biaya.  Kecuali untuk kutipan kedua dan seterusnya, misalnya ada perubahan data, itu diatur dalam Perda nomor 15/2008,” katanya.
                  Ditambahkan bahwa pencatatan menganut asas peristiwa. Dimana setip peristiwa kelahirannya wajib dicatatkan di instansi pelaksana, di tempat terjadinya peristiwa kelahiran. Akta kelahiran diterbitan dalam tiga status hukum, yaitu anak pasangan suami-isteri dari perkawinan yang sah, kemudian anak dari seorang ibu, dan anak yang tidak diketahui asal usulnya

Pemutakhiran Terakhir (Selasa, 06 Oktober 2009 04:11)

 

Tambah komentar


Security code
Refresh

Iklan

SIM-SIM Internal

SIM Perencanaan Pembangunan

sippd.purworejokab.go.id