Get Adobe Flash player

Instansi Eksternal

dwp-purworejo.org

kwarcabpurworejo.org

pa-purworejo.go.id

pn-purworejo.go.id

indonesia.go.id

bappenas.go.id

Alamat dan Telepon

Daftar Telpon Penting
(Kode telpon 0275) Purworejo
PEMDA 321012
POLRES 110
RSUD 321118
PLN 321043
Telkom 162
PDAM 321050
PMI
321348
PEMADAM
324218/324219
SATLAK PBA
323850
POS
161
Home News Serba serbi Mulai 2013, Hanya 6 Kriteria Penerima Hibah dan Bansos

Mulai 2013, Hanya 6 Kriteria Penerima Hibah dan Bansos

Pemerintah daerah mulai tahun 2012 tidak bisa memberikan hibah dan bantuan sosial (bansos) kepada instansi, ormas dan masyarakat seperti tahun sebelumnya. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32/2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD). Hibah dan bansos hanya bisa diberikan kepada enam kriteria. Hal tersebut terungkap dalam sosialisasi tentang pengelolaan hibah dan bantuan sosial dari APBD Kabupaten Purworejo,  di ruang Arahiwang Setda, beberapa waktu lalu. Sosialisasi diikuti seluruh SKPD dan Kepala Bagian Setda, dibuka Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg.

“Muncunya Permendagri 32/2011 diprotes seluruh bupati se Indonesia. Karena dengan peraturan tersebut, menciutkan wajah bupati. Bantuan yang semula bisa diberikan rutin setiap tahun, kedepan tidak bisa. Contohnya bantuan kepada Polres dalam pengamanan hari raya, tidak bisa lagi diberikan. Padahal angaran dari pusat yang dimiliki Polres sangat kecil,”katanya.

Enam kriteria yang bisa diberikan bantuan yaitu perekeonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional. Hibah dan bansos yang selama ini diberikan oleh pemkab, menurutnya, banyak untuk pembangunan fisik dan infrastruktur. Menyinggung olahraga, ia menyatakan bahwa Persekabpur masih bisa mendapatkan hibah, karena masih berlaga di divisi III. Berbeda dengan klub yang berlaga di liga profesional baik divisi utama maupun superliga.

Bantuan diserahkan bila masuk di kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dengan demikian proposal bantuan dari masyaraat/ kelompok masyarakat harus masuk tahun sebelumnya utuk dimasukkan dalam rencana kerja (renja) SKPD. Selanjutnya akan dipertimbangkan oleh TAPD untuk masuk dalam rancangan Kebijakan Umum Aggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dari inventarisasi, telah dikelompokkan beberapa dinas vertikal, ormas, kelompok masyarakat dan lain-lain dengan SKPD yang ada sesuai tingkat koordinasinya. Misalnya untuk Polres, Kodim dan Polisi Militer kegiatannya masuk di Kesbangpolinmas.  Korpri KONI, PKK, Dhara Wanita kegiatannya ada di Bagian Kesra Setda.

 

Komentar  

 
+1 #1 ridwan 2013-03-11 13:03
pemberian bansos tu harus tepat sasaran dan kalau bisa dperhatikan kelompok tani atau yang laen lebih diperhatikan yang belum pernah disentuh oleh instansi terkait.
term****k saya ketua kelompok sudah mulai tahun 2009 sampai sekarang belum pernah sama sekali diperhatikan.
terima kasih..........
Quote
 

Tambah komentar


Security code
Refresh

Iklan

SIM-SIM Internal

SIM Perencanaan Pembangunan

sippd.purworejokab.go.id