Get Adobe Flash player

Kinerja

Rencana Umum Pengadaan

Instansi Eksternal

kwarcabpurworejo.org

pa-purworejo.go.id

pn-purworejo.go.id

indonesia.go.id

bappenas.go.id

Daftar Telpon Penting
(Kode telpon 0275) Purworejo
PEMDA 321012
POLRES 110
RSUD 321118
PLN 321043
Telkom 162
PDAM 321050
PMI
321348
PEMADAM
324218/324219
SATLAK PBA
323850
POS
161
Home News Serba serbi Pemilu Legislatif 2014 Berpotensi Kompetisi Terbuka

Pemilu Legislatif 2014 Berpotensi Kompetisi Terbuka

Sebagai upaya preventif menekan angka pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemlilhan Umum 2014, pengawasan publik sangat dibutuhkan. Untuk keperluan itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purworejo, me-launching Gerakan Satu Juta Pengawas Pemilu, di aula hotel Ganesha. Launching ditandai aksi masal tanda tangan dukungan para relawan di sebuah spanduk, Rabu (11/12).

Pembubuhan tanda tangan dukungan diawali oleh Bupati Drs H Mahsun Zain MAg, disusul Kapolres AKBP Roma Hutajulu, Pasi Intel Kodim Kapt Suyadi, Kepala Dindikbudpora, Rektor UMP, dilanjutkan para relawan dan anggota pengawas. Para relawan berasal dari berbagai komponen masyarakat, seperti mahasiswa, siswa, ormas kepemudaan, organisasi profesi, dan ormas.

 

Pada kesempatan tersebut juga ditanda tangani naskah kesempakatan bersama (MoU/Memorandum of Understanding) antara Panwaslu, Dindikbudpora, UMP, dan IPNU.  Naskah kerja sama ditandangani Ketua Panwaslu Gunarwan SE, Kepala Dindikbudpora Drs Muh Murwanto MM, Rektor UMP Drs Supriyono MPd,  dan dari IPNU Sofyan Rezali Zain. Jangka waktu kerja sama selama satu tahun, atau dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu ) Propinsi Jawa Tengah Teguh Purnomo, mengakui peran pengawasan publik sangat dibutuhkan. Mengingat jumlah petugas pengawas  sesuai yang diamanatkan undang-undang sangat terbatas. Di Jateng, dari 77 ribu tempat pemungutan suara (TPS), pengawas hanya 25 ribu. Padahal di satu desa dengan jumlah penduduk yang padat, TPS nya bisa mencapai 30 buah. Dalam UU diamanatkan bahwa anggota pengawas pemilu di tingkat pusat 5 orang, propinsi, kabupaten dan kecamatan masing-masing 3 orang, PPL maksimal 5 orang tiap desa/kelurahan.

Pengawasan dilakukan pada penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu. Pada Pemilu Legislatif 2014, nuansa kompetisi terbuka sangat berpotensi. Tidak hanya persaingan antaraparpol, namun persaingan di intern parpol juga terjadi, akibat persaingan perolehan suara. Sehingga bisa terjadi pelanggaran oleh pengawas sendiri.

Untuk itu, ia minta kepada publik bila terjadi kasus demikian, agar segara melaporkan ke pihaknya. Ia tak segan-segan memberhentikan petugas, bila ditemukan alat bukti. “Bila terjadi pelaggaran oleh pengawas, segera laporakan ke kami. Tidak usah dua alat bukti, dengan satu alat bukti saja, akan saya berhentikan  tidak dengan hormat,” tegasnya.

Dalam pengawasan, pihaknya  memfokuskan lima tahapan pemilu. Yaitu pemutahiran data pemilih, pengawasan penyelenggara, masa kampanye, masa tenang, pada pelaksanaan pemilihan.   Berdasarkan penyelenggaraan pemilu sebelumnya, daftar pemilih tetap menjadi masalah yang sangat menonjol. Hingga revisi keempat kalinya, DPT baru bisa ditetapkan. “Kepala Desa dan Perangkat Desa, bila akan nyaleg harus sudah mengantongi surat pemberhentian dari atasannya. Demikian juga bagi pelaksana PNPM, harus mundur bila akan maju sebagai caleg,” tandasnya.

 

Tambah komentar

terima kasih


Security code
Refresh

Iklan