Atas pencapaian Pemerintah Kabupaten Purworejo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 7 kali berturut-turut, Menteri Keuangan memberikan penghargaan berupa plakat dan piagam yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah kepada Bupati Purworejo di Pendopo Kabupaten Purworejo, Selasa (19/11).

Turut mendampingi penerimaan Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH, Sekda Kabupaten Purworejo, Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD.

Bupati Purworejo menyampaikan rasa bangga dan bersyukur atas diraihnya plakat dan piagam WTP ini. Dirinya menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim manajemen Pemkab Purworejo, sehingga opini WTP tetap dapat dipertahankan.

“Ini adalah penghargaan yang ketujuh secara berturut-turut diraih Purworejo. Semoga opini WTP ini ditahun-tahun mendatang dapat terus kita pertahankan,” katanya.

Menurutnya, opini WTP yang diperoleh selama tujuh tahun berturut-turut tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Purworejo sangat berkomitmen terhadap tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik.

Sementara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah mengatakan plakat dan piagam ini diberikan sebagai apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik hingga mendapat WTP sampai dengan 7 kali.

Disampaikan pula bahwa dalam kesempatan ini, juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan  antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Bidang Pemanfaatan Data dan Informasi. 

Tujuan dari kesepakatan itu adalah mewujudkan kerangka dasar yang menjadi acuan dalam kegiatan pemanfaatan bersama data dan informasi. Serta dasar penguatan koordinasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan negara dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kedepan agar terjalin kerjasama yang baik antara pusat dan daerah terkait pengelolaan keuangan", ujar Sulaimansyah.