Penandatangan MoU dilakukan langsung oleh Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM dan Administratur Perhutani KPH Kedu Selatan Ir Toni Suratno MM. Hadir dalam acara tersebut, Asisten 1 Sekda Drs Murwanto, Asisten III Sekda Drs Bambang Aryawan MM, Kepala Diskoperindagpar Kabupaten Purworejo Dra Suhartini MM, Ketua Dewan Kesenian Purworejo (DKP) Angko Setiyarso Widodo, para Camat yang desanya dikukuhkan sebagai Pokdarwis, Perwakilan Pokdarwis di Kabupaten Purworejo, serta segenap tamu undangan.

Dalam kesepakatan tersebut, ada sembilan desa yang masuk dalam pengembangan dan pengelolaan wana wisata di kawasan hutan dibawah pengelolaan KPH Kedu Selatan. Yakni, Desa Benowo, Desa Kalitapas, Desa Mayungsari, Desa Sedayu, Desa Pandanrejo, Desa Donorejo, Desa Tlogoguwo, Desa Pamriyan dan Desa Kaliwungu. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengukuhkan lima Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) pada desa wisata.

Dalam sambutannya, Bupati mengajak masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan aset milik perhutani demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Mari bersama-sama untuk memanfaatkan aset milik perhutani ini, untuk kita jadikan daerah tujuan wisata. Diharapkan warga sekitar mampu merekayasa alam ini. Karena alam ini bisa menjadi suatu usaha wisata yang nantinya dapat mensejahterakan masyarakat,” katanya.

Bupati juga menegaskan, perlunya setiap desa untuk memiliki BUMDes agar desa bisa mengembangkan usaha sendiri. “Kedepan masing-masing desa harus mempunyai BUMDes. Karena dengan setiap desa memilik BUMDes maka desa bisa mengembangkan usaha sendiri. Dengan adanya BUMDes juga akan ada bantuan maupun kerjasama lain yang akan mempermudah pengembangan desa,” tegasnya.

Terkait pengembangan wisata, Bupati kembali mengatakan bahwa pada awal tahun 2017 nanti akan melaunching romansa Purworejo 2020. Yaitu, tahun kunjungan wisata Purworejo pada tahun 2020. Untuk itu, Benowo merupakan salah satu destinasi yang akan dikembangkan.

“Tentunya. Kita tidak dapat melakukannya sendiri. Dengan melibatkan seluruh masyarakat dan dengan kelompok sadar wisata. Diharapkan dengan adanya Pokdarwis, akan bisa membantu memajukan wisata desanya masing-masing,” ujarnya.

Bupati juga menegaskan akan mendorong wisata yang ada di Purworejo. Dia mengaku siap menyiapkan infrastukrur yang lebih baik lagi. Salah satunya dengan membangun infrastruktur desa Benowo. Karena menurutnya, kondisi infrastruktur menuju Desa Benowo saat ini dinilai kurang memenuhi.

Dikatakan pula, pihaknya juga akan mengadakan berbagai even kesenian. Salah satunya, akan mengadakan Bruno Jazz yang akan kita diadakan di Kecamatan Bruno. Ia berharap, masing-masing daerah wisata munculkan berbagai macam kesenian.

“Kedepan kita ingin mengadakan Bruno Jazz yang akan kita diadakan di Kecamatan Bruno. Kita ingin masing-masing wilayah daerah wisata yang dikembangkan, akan kita munculkan berbagai macam kesenian. Sehingga kesenian ini nantinya juga bisa dinikmati para wisatawan yang hadir di Kabupaten Purworejo,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Insan Pers baik media cetak, elektronik, online maupun media yang lain, yang sudah mengangkat potensi wisata yang ada di Kabupaten Purworejo.

Sementara itu, Ir Toni Suratno MM, Administratur Perhutani KPH Kedu Selatan mengatakan, Perhutani membuka kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan wisata. Bahkan tidak hanya wisata, Perhutani juga membuka peluang untuk bekerjasama diberbagai sektor selain wisata, sepanjang sesuai dengan aturan dan mekanisme.

“Perhutani membuka seluas-luasnya untuk bekerjasama dalam pengelolaan wisata. Bahkan bukan hanya wisata. Sekalipun itu diluar wisata, dimana ada potensi untuk dikerjasamakan, dipersilahkan. Ada aturan dan mekanisme untuk bekerjasama,” katanya.

Pihaknya juga  mempersilahkan bila ada pihak yang ingin membangun infrastruktur yang melalui lahan perhutani, untuk mengajukan permohonan. “Pada prinsipnya kami mendukung program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Purworejo. Sepanjang aturannya dipatuhi,” imbuhnya.

Dikatakan, Perhutani juga memiliki Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di masing-masing wilayah yang saat ini belum begitu diberdayakan. Untuk itu, didalam perjanjian tersebut pihaknya meminta untuk melibatkan LMDH. Baik dalam kegiatan wisata maupun kegiatan lainnya.

“Sayang jika LMDH belum diberdayakan. Kalau bukan kita siapa lagi yang akan mensejahterakan. Kalau dituntut hanya perhutani seorang, saya kira mustahil mensejahterakan masyarakat desa hutan. Diperlukan hubungan lintas sektoral antara Perhutani dengan Pemda beserta dinas instansi terkait, untuk bersama-sama membangun wilayah desa hutan,” pungkasnya.