“Serendah-rendanya manusia adalah orang yang golput dan tidak mau mencoblos. Kalau yang rendah saja tidak mau, itu berarti manusia yang paling rendah. Orang yang memutuskan untuk golput adalah orang yang sedang merendahkan dirinya,” tandas Dosen fakultas Hukum UNS Surakarta Dr.Agus Riewanto pada sosialisasi Pilkada, di Pendopo Kabupaten Purworejo Rabu (26/8).

Sosialisasi Pilkada yang diselenggarakan Bagian Pemerintahan Setda tersebut, dibuka Sekda Purworejo dan dihadiri FKPD, KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua dan anggota KPU Purworejo, Asisten Sekda, dan Kepala Dinas Instansi terkait.  Lebih lanjut Riewanto mengatakan, pemilih yang cerdas akan memilih berdasar pada visi misi program, juga berdasar rekam jejak/moralitas dan anti money politik. Termasuk pemilih juga bertanggungjawab artinya dalam memilih calon bukan dimobilisasi.

Ditambahkan Agus, ruhnya Pilkada yaitu DPT, oleh karena itu para calon pemilih harus memperhatikan DPT karena sangat penting. Maka harus dicermati terus jangan berubah-rubah. Disamping itu, jatuh bangunnya Pemilu pada penyelenggara Pemilu. Maka KPU dan Panwas harus independen tidak ada kepentingan, tidak main mata dengan peserta pemilu, dan harus adil. “Jika penyelenggara tidak independen, jadi gak karuan,”paparnya.

Terkait dengan netralitas PNS Agus Riewanto menegaskan, banyak faktor yang membuat PNS tidak netral diantaranya memiliki ambisi untuk memperoleh jabatan tertentu, sehingga diharapkan dengan pemihakan pada calon tertentu akan diperoleh imbalan berupa jabatan yang akan diduduki, kurang percaya diri tidak memiliki kemampuan pengetahuan atau pengetahuan yang tidak memadai dan tidak profesional. Disamping itu juga primodialisme berupa hubungan kekeluargaan kedaerahan dan sejenisnya antara PNS dengan calon tertentu. “Mental-mental PNS yang seperti itu harus mulai dikikis. Apalagi sudah ada PP 33/2010 tentang dsiplin PNS yang intinya PNS dilarang terlibat dalam kegiatan mendukung calon Kepala daerah. Tentu harus dilakukan pengawasan dari yang berwenang terhadap PNS yang melanggar aturan tentang netralitas ini, harus tegas dengan memberikan sanksi kepada PNS yang melanggar,”ujarnya.

Agus Riewanto juga menanggapi Kepala Desa Wangunrejo Banyuurip yang mengusulkan agar paslon bupati juga dihadirkan, sehingga ketika menang menjadi bupati tidak pilih kasih, agar tetap memperlakukan sama kepada semua desa terutama dalam hal anggaran. Dijelaskan Agus, menjadi PNS di Jawa lebih sulit dibanding PNS luar jawa. Menurut survey, perilaku di jawa dilakukan tidak terus terang berbeda dengan di Batak. “Di depan nggih Pak tapi dibelakang nggrundel, tetapi kalau di Batak jika tidak suka akan dikatakan terus terang. Sehingga dibelakang juga sama tidak menjadi masalah,”tandas Agus.

Menurutnya, PNS memang sulit makanya lebih baik bersikap netral. Karena orang yang tidak berpihak bukan berarti tidak berpolitik. “Bahkan orang yang diam, itu juga berpolitik. Memang pahit menjadi PNS dalam masa-masa seperti ini. Maka sikap diam dan netral adalah yang paling baik. Tentu tetap berpartisipasi untuk memilih pada 9 Desember mendatang,”tegas Agus.

Sementara itu Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan kehumasan KPU Provinsi Jawa Tengah Wahyu Setiawan mengatakan, Pilkada di 21 kabupaten kota se Jawa Tengah akan berjalan terus sesuai rencana karena tidak ada calon tunggal, semua lebih dari satu pasang. Tentang money politik yang sering hadir pada pemilu. “Saya harap ada sesuatu yang baru dengan masyarakat Purworejo. Mulailah dari sekarang untuk anti money politik. Karena money politik sesuatu yang menjijikkan dan sangat tidak mendidik,”tegasnya.

Terkait partisipasi pemilih di Purworejo mencapai 69 persen, Wahyu Setiawan memohon kepada semua pihak tokoh masyarakat untuk ikut memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Termasuk agar KPU menyentuh sosialisasi hingga ditingkat RT. Dengan seperti itu dimungkinkan akan meningkat partisipasi masyarakat dalam memilih.

Sedangkan Kabag Pemerintahan Kendrasmoko S.Sos MSi mengatakan kegiatan sosialisasi Pilkada yang bertema meningkatkan partisipasi pemilih dalam rangka mensukseskan Pilkada di Purworejo tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada. Peserta yang dihadirkan sejumlah 200 orang terdiri kepala SMA SMK, Kepala desa, sekdes, tokoh agama, organisasi profesi, organisasi kemanusiaan, dan organisasi kemasyarakatan.