Seminar mengambil tema Menumbuhkan Nasionalisme Demi Terciptanya Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang Lebih Baik. Seminar dibuka Asisten III Sekda Purworejo Drs Bambang Aryawan MM, didampingi Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Dandung Danadi, serta dua pembicara M Alfian dan Bagus Sarwono dari UMP.

Asisten III Sekda Drs Bambang Aryawan MM merasa prihatin, karena pesan reformasi seringkali dimaknai secara berlebihan dan mengabaikan kultur masyarakat Indonesia yang sangat plural, sehingga semangat reformasi justru mengancam keutuhan bangsa Indonesia. “Bangsa ini memang butuh perubahan, namun perubahan itu tidak boleh mengabaikan keutuhan bangsa Indonesia yang sangat majemuk,” tandasnya.

Menurutnya, perubahan juga tidak boleh menggeser Pancasila sebagai idiologi negara, tidak boleh melenceng dari Undang Undang Dasar 1945, tidak boleh memecah belah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan yang dilaksanakan harus memperhatikan bahwa Bangsa Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan, yang sudah tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Tjatur Sapto Edy dalam sosialisasinya mengatakan, Pancasila tidak hanya tidak hidup di tengah masyarakat namun juga tidak tercermin dalam undang-undang. Saat ini masih banyak pasal dalam undang-undang yang masih berbau kolonial. Sebagai dasar aturan hukum Pancasila, seharusnya menjadi semangat dan nilai-nilai dalam aturan hukum.  “Kita harus me-review kembali agar seluruh aturan hukum mengacu pada Pancasila karena Pancasila merupakan way of life Bangsa Indonesia,” tegas Tjatur.

Dia menambahkan, sebelum era reformasi atau semasa Orde Baru, Pancasila dijadikan alat kekuasaan. Kalau hendak menyingkirkan lawan politik, mereka disebut dengan kelompok anti-Pancasila. Hal demikian membuat masyarakat dalam memandang Pancasila menjadi lain.

Sehingga seiring tumbangnya Orde Baru, maka Pancasila juga mulai dilupakan dan dianggap sebagai masa lalu, bahkan hal-hal yang berbau Pancasila dihilangkan, seperti BP7 dibubarkan, mata pelajaran PMP dihapus, dan penataran P4 ditiadakan. “ Untungnya sekarang masyarakat sadar kembali akan pentingnya Pancasila,” paparnya.

Ketua Panitia A Mauludin Musdani mengatakan, kegiatan ini merupakan kerjasama PDPM dengan MPR RI. Program yang merupakan program dari MPR RI, tersebut diikuti 150 peserta yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, perangkat desa, guru dan tokoh masyarakat. Sedangkan tujuannya, untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa nasionalisme.