Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah Drs Sri Wahono MKes menandaskan pentingnya mengefektifkan program KB dengan melakukan rapat rutin di tingkat kecamatan, yang langsung dipimpin camat. Paling tidak, rapat dilakukan setiap sebulan sekali bersama PLKB juga kader-kader KB, untuk mengetahui pencapaian program KB dan kendala-kendalanya. “Karena Pak Camat yang lebih paham, karakter masyarakat diwilayahnya. Bila rapat secara rutin bisa dilaksanakan, maka akan meningkat program KB yang berarti juga untuk peningkatan kesejahteraan keluarga,” paparnya.

Lebih lanjut Wahono mengatakan pembangunan dibidang kependudukan dan keluarga diarahkan untuk menjadikan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. Yakni melalui upaya pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengerahan mobilitas penduduk, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peluang akses usaha mikro keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. Sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional.

Menurutnya jumlah penduduk di Jawa Tengah saat ini cukup besar, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Jawa Tengah sebanyak 32.380.687 jiwa, dengan Laju Pertumbuhan Penduduk  (LPP) 0,37 persen. Trend LPP ini dari tahun 1980 sebesar 1,65 persen terus menurun hingga tahun 2010. Sedangkan Total Fertillity Rate (TFR)  dari hasil Survey Demografi dan kependudukan Indonesia (SDKI) tahun 2003 sudah mencapai 2,1 dan SDKI tahun 2012 ada kecenderungan naik (2,5).

Wahono berharap kegiatan yang terkait dengan program KB seperti Bina Keluarga Balita (BKB), PIK remaja, Bina Keluarga Remaha (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS), agar terus digiatkan yang bertujuan untuk ketahanan keluarga.

Sementara itu Kepala Badan KBPP Kabupaten Purworejo Drs Muh Wuryanto MM menguraikan tentang langkah strategis yang perlu dilakukan. Antara lain pembinaan akseptor dan peningkatan advokasi-KIE difokuskan pada sasaran kelompok sasaran khusus dan individu, dan pelayanan KB diwilayah sulit.

Selain itu pentingnya pembinaan  dan pelestarian terhadap akseptor KB untuk meningkatkan jumlah akseptor KB, dan menurunkan angka drod out serta meningkatkan penggunaan alokon jangka panjang (MKJP). Juga peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas secara optimal agar jangkauan akseptor terhadap kebutuhan ber-KB terpenuhi secara baik.

“Terkait dengan pemasangan akseptor dengan MOP, ditangani secara cuma-cuma dan diberikan kompensasi 150 ribu rupiah,” ungkapnya.