Kekhawatiran tersebut disampaikan Direktur LPPI (Lembaga Penelitian Pemberdayaan Indonesia) Drs Joko J Prihatmoko MSi, ketika menjadi nara sumber pada acara Forum komunikasi lintas antar partai politik (Forlap) Kabupaten Purworejo tahun 2013. Acara digelar sehari, Selasa (24/4), di ruang Arahiwang Setda, dibuka Kepala Kantor Kesbangpolinmas Drs Budi Harjono. Kegiatan dengan tema “Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilgub Jateng 2013 dan persiapan Pemilu 2014”, diikuti 150 orang peserta, terdiri dari para pengurus parpol se Kabupaten Purworejo.

Dikemukakan bahwa saat Pilgub 2008 lalu, ketika itu diikuti lima pasang calon, dinilai semua elemen masyarakat bisa terwakili. Berdasarkan wilayah, mulai dari bagian selatan, utara, timur dan barat ada wakilnya. Demikian juga bila dilihat berdasarkan ideologi, ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) ada wakilnya, Muhammadiyah juga terwakili. Namun kenyataannya angka golput hampir mencapai 45%.

“Penyelenggaraan kali ini yang diikuti tiga pasang calon, belum bisa mewakili. Berdasarkan domisili, mereka bertempat tinggal di Semarang, Purbalingga dan luar Jawa Tengah. Dilihat dari ideologi, ormas Isalam terbesar seperti NU dan Muhammadiyah tidak ada wakilnya. Saya tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi nanti”, katanya.

Kondisi tesebut akan semakin mengkhawatirkan bila terjadi pelanggaran seperti mobilisasi PNS, penggunaan sarpras publik, pengunaan anggaran untuk kepentingan politik yang berpotensi korupsi. Serta mobilisasi kepala desa/ perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kendati pihak Bawaslu telah memberikan warning, namun kemunkinan hal itu bisa terjadi. “Peringatan Bawaslu tersebut bukan tanpa dasar, sebab dari ketiga pasang balon, memiliki kesempatan untuk melakukan,” katanya.

Berdasarkan analisis tersebut, bisa dimungkinkan terjadi konflik. Dalam politik, carier planning tidak jelas bila dibandingkan jabatan publik lainnya, sehingga dimungkinkan terjadi manuver-manuver politik. Bila di bidang hukum, saksi mata menjadi kunci. Namun di politik tidak demikian, yang menjadi kunci justru pembisik. Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya konflik, perlu dibangun komunikasi.

Nara sumber lain, Ketua Forlap Kabupaten Purworejo H Imam Abu Yusuf SH, menilai bahwa alam demokrasi di Indonesia telah mengalami pergeseran. Dari demokrai Pancasila ke arah demokrasi liberal. Hal ini ditandai dengan adanya pemilihan langsung Presiden-Wakil Presiden, dan pasangan kepala daerah-wakil kepala daerah. Menurutnya, bila menganut demokrasi Pancasila mestinya tidak ada pemilihan langsung eksekutif (Presiden dan kepala daerah), sebagaimana tertuang dalam sila ke 4 Pancasila.

“Dari pemilihan langsung itu ternyata banyak menghasilkan para pemimpin eksekutif yang tidak berkualitas. Bahkan ada daerah yang kepala daerah dan wakilnya membaca saja tidak lancar. Hal ini terjadi karena calon pemimpin yang diajukan partai politk tidak melalui seleksi terlebih dahulu (fit and propert test), yang ada hanya calon yang populer dan punya duit banyak”, bebernya.