Car Free Day Akan Dilaunching Pebruari
Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi dan evaluasi persiapan pelaksanaan car free day, Sabtu (12/1), di pipimpin Plt Assisten bidang Perekonomian, Pembangunan dan LH, Drs Gandi Supriyanto di ruang kerjanya. Rapat diikuti pimpinan instansi terkait, seperti Polres, Kodim, Satpol PP, Dishubkominfopar, Disperindagkop dan Bagian Humas Setda.
Dikemukakan oleh Gandi bahwa ujicoba tersebut sebagai langkah sosialisasi sebelum diberlakukan sesungguhya. Uji coba akan dilakukan setiap hari Minggu pagi, sambil dievaluasi untuk penataan lebih lanjut.
Car free day diberlakukan mulai jam 05.00-09.00 WIB. Saat pemberlakuan, kendaran yang akan menuju ke masjid Darul Muttaqin dipersilakan parkir di depan Mapolres dan jalan Kartini. Sedangkan arus kendaraan dari arah selatan akan dialihkan melalui Jl Kartini-Dewi Sartika-Setyabudi. Sedang jalan Urip Sumoharjo, akan menggunakan separoh badan jalan.
Pengelolaan parkir akan diserahkan kepada takmir masjid. Bagi anak-anak yang akan bermain skateboard dan free style akan ditempat tersendiri, sehingga tidak mengganggu pengguna alan lain.
“Sebelum mendapat dana dari APBD, biaya akan ditanggung masing-masing SKPD secara fungsional. Bahkan kalau memungkinkan kita akan bekerja sama dengan pihak swasta atau BMUN/D,” katanya.
Dikemukakan oleh Gandi bahwa ujicoba tersebut sebagai langkah sosialisasi sebelum diberlakukan sesungguhya. Uji coba akan dilakukan setiap hari Minggu pagi, sambil dievaluasi untuk penataan lebih lanjut.
Car free day diberlakukan mulai jam 05.00-09.00 WIB. Saat pemberlakuan, kendaran yang akan menuju ke masjid Darul Muttaqin dipersilakan parkir di depan Mapolres dan jalan Kartini. Sedangkan arus kendaraan dari arah selatan akan dialihkan melalui Jl Kartini-Dewi Sartika-Setyabudi. Sedang jalan Urip Sumoharjo, akan menggunakan separoh badan jalan.
Pengelolaan parkir akan diserahkan kepada takmir masjid. Bagi anak-anak yang akan bermain skateboard dan free style akan ditempat tersendiri, sehingga tidak mengganggu pengguna alan lain.
“Sebelum mendapat dana dari APBD, biaya akan ditanggung masing-masing SKPD secara fungsional. Bahkan kalau memungkinkan kita akan bekerja sama dengan pihak swasta atau BMUN/D,” katanya.