Hal tersebut terungkap dalam acara sosialisasi sistem penyediaan air minum (SPAM) regional dan investasi pinjaman perbankan bersubsidi program pemerintah pusat, Kamis (9/2), di pendopo rumah dinas Bupati Purworejo. Sosisalisasi SPAM untuk kawasan Keburejo (Kebumen dan Purworejo), Wononegoro (Wonosobo dan Banjarnegara), Purbamas (Purbaingga, Banyumas dan Banjernegara), dibuka Sekda Purworejo Drs Tri Handoyo MM.

Ir Purwandi SP MM, dari Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah mengungkapkan bahwa pelayanan air minum untuk masyarakat perkotaan di Jateng baru mencapai 38%. Ditargetkan di 2015 mendatang menjadi 75%. Menurutnya, ketimpangan angka ini menjadi perhatian Gubernur Jawa Tengah untuk melakukan berbagai upaya. Diantara solusi yang akan ditempuh adalah dengan SPAM. Sistem ini dinilai paling mudah, murah dengan tingkat resiko yang relatif rendah. Di Jateng ada 9 titik lokasi yang akan dibangun SPAM, diantaranya kawasan regional Keburejo. Diharapkan studi kelayakan pertengahan tahun ini sudah selesai.

Kebijakan tersebut, menurutnya, menindak lanjuti kebijakan Presiden SBY yang mengalokasikan dana sekitar Rp 7 trilyun, untuk percepatan penyediaan air minum di Jateng. Ditargetkan oleh Gubernur Jawa Tengah dana tesebut akan terserap hingga Rp 4,6 trilyun lebih. Untuk regional Keburejo, air baku akan mengambil di waduk Wadaslintang. Kemudian air dialirkan ke wilayah Kebumen dan dianjutkan ke Purworejo. Untuk keperluan pembangunan tersebut, diperkirakan akan menelan biaya Rp 463 milyar.

Dari kebutuhan dana itu, akan ditanggung bersama. Pusat mencapai sekitar Rp 250 milyar, propinsi Rp 150 milyar lebih, kabupaten sekitar 64 milyar. Kabupaten akan ditanggung bersama, sehingga tiap kabupaten sekitar Rp 32 milyar. Kabupaten hanya membangun jaringan distribusi ke pelanggan. Direncanakan kapasitasnya mencapai 600 liter per detik, dan mampu menambah jaringan pelanggan di tiap kabupaten sekitar 16.000.

Dalam program tersebut, lanjutnya, Pemprop Jateng tidak mengenal batas wilayah, dengan pemikiran air bisa mengalir kemana saja tidak bisa dibatasi. Bahkan melalui program tersebut, wilayah DIY nantinya kecipratan program. Apakah nantinya disambungkan dari Purworejo, Magelang atau bisa dari Klaten. Hal itu juga sebagai perwujudan persatuan dan kesatuan.

Pada kesempatan yang sama Joko Mursito, dari Ditjen Air Minum Kementrian PU, menyatakan bahwa  untuk penyedia air baku se Indonesia dibutuhkan dana sekitar Rp 65 trilyun. Pemeritah pusat baru bisa mengalokasikan sekitar Rp 38 trilyun, sisanya sekitar Rp 25 trilyun diharapkan oleh daerah. Biaya sekitar Rp 32 milyar untuk mendistribusikan ke pelanggan oleh kabupaten, dinilai sangat besar sehingga akan memberatkan APBD. Untuk membantu mengalokasikan dana tersebut, beberapa lembaga perbankan akan memberkan pinjaman lunak kepada kabupaten/kota. Bunganya akan disubsidi pemerintah pusat sebesar Rp 5%, berdasarkan bunga Bank Indonesia. Disamping itu pinjaman akan dijamin pemerintah.

Untuk itu pihakya minta komitmen para kepala daerah terhadap hal ini. Pembiayaan diharapkan melalui hibah kepada PDAM. Apabila pengembalian oleh PDAM macet, maka konsekuensinya dana perimbangan keuangan (DAU) dipotong 30%. Besarnya pinjaman tidak terbatas.