Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti, penyerahan bantuan sosial serta penyerahan hadiah lomba hadroh/rebana secara simbolis. Untuk proyek-proyek fisik yang sudah selesai pada tahun 2009 yaitu Dinas Pendidikan berupa rehab DAK sebanyak 260 SD/MI, Dinas Kesehatan 45 paket pekerjaan, Badan KBPP 1 paket kendaraan bermotor, Dinas Pengairan 50 paket bangunan irigasi, DPU 65 paket prasarana fisik, jalan, jembatan, air bersih dan PJU. Selain itu juga Dinas Kelautan dan Perikanan 30 paket, Disperindagkop 4 paket, Disdukcapil 6 paket, Dispertanhut 75 paket, Dishubkominpar 7 paket, Disnakertransos 2 paket, DP2KAD 3 paket, Kantor Kesbangpolinmas 2 paket, Kantor LH 2 paket dan RSUD 11 paket.
 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Purworejo, Gandi Budi Supriyanto SSos melaporkan, data kegiatan/proyek tahun 2009 yang diresmikan adalah berdasarkan pengelolaan Belanja Modal dan Bantuan Keuangan Sumber dana APBD dan Perubahan APBD tahun 2009 serta bantuan keuangan dari Provinsi. Sumber dana tersebut terdiri dari belanja hibah sebesar Rp  27.371.592.960, Belanja bantuan sosial sebesar Rp 5.410.000.000, belanja bagi hasil kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp 352.750.000, belanja bantuan keuangan kepada Provisi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp.37.475.514 dan belanja modal sebesar Rp.111.912.089.580.
 Sementara  Wakil Bupati Drs H Mahsun Zain dalam sambutannya mengatakan, bahwa proyek-proyek yang diresmikan sudah sesuai dengan empat skala prioritas program pembangunan yaitu bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dalam arti luas dan infrastruktur. Pembangunan yang menghabiskan dana ratusan milyar, bukanlah uang pejabat melainkan uang rakyat. Maka pembangunan juga harus kembali ke rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat.
 Ia mengakui, sebenarnya Purworejo masih tertinggal dengan kabupaten lain seperti Kebumen, Temanggung, Wonosobo, Magelang. Untuk itu, kita harus terus berupaya meningkatkan iklim investasi dan kerja sama saling menguntungkan untuk membangun Purworejo. Sebab, kita tidak mungkin membangun dengan mengandalkan APBD saja. “Silahkan cari dana ke pusat, tapi saya ingatkan untuk tidak nyogok. Ini tidak boleh dilakukan pada era sekarang,”tandasnya.
 Mengenai pembangunan jembatan gantung di Desa Lubanglor Butuh, ia mendaskan bukan karena dirinya orang Lubanglor. “Ini bukan KKN, karena pembangunan jembatan gantung ini sebenarnya memang sudah direncanakan sejak Bupati Goernito. Namun belum terealisir dengan alasan belum ada dana,”ungkapnya.
 Dikisahkan, ketika itu dirinya juga melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan jembatan, yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat. Dan pada masa pemerintahannya dapat terealisasi, karena setiap kali ke Jakarta (pemerintah pusat) selalu berusaha mencafri dana. Akhirnya terealisasi sebesar Rp 2,5 milyar untuk kegiatan pembangunan, termasuk untuk pembangunan jembatan gantung yang menghabiskan anggaran Rp 719 juta.
 Disinggung pula soal pembangunan hotel bintang tiga yang sempat diprotes, sebenarnya sudah merupakan kebutuhan. Hanya saja karena ijin belum keluar tapi sudah mulai mengerjakan, maka harus dihentikan. “Sekarang ijin itu sudah keluar, maka saya suruh melanjutkan lagi pembangunannya,”ungkapnya.
 Menurutnya, keberadaan hotel bintang tiga untuk menarik investasi dan kunjungan wisata ke Purworejo. Karena tidak mungkin para wisatawan yang datang dari Jogja ke Purworejo, harus kembali ke Jogja untuk menginap.
 Peresmian jembatan ditandai dengan membuka selubung dan memotong pita.  Kemudian dilanjutkan meniti jembantan gantung yang panjangnya sekitar 100 meter. Ketika rombongan lewat, jembatan bergoyang-goyang dengan keras, karena kapasitas sebenarnya hanya 15 orang