Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo Dinilai Tim Propinsi
Kali ini, RSUD merupakan salah satu dari beberapa instansi pelayanan publik yang menjadi sampel penilaian. Penilaian bukan saja pada kondisi fisik rumah sakit, namun juga aspek admnistrasinya. Pasien di rumah sakit pun tak luput dari perhatian tim. Mereka diwawancarai, tentang pelayanan yang diberikan RSUD.
Dikemukakan Subarkah bahwa, lomba kali ini diikuti 25 dari 35 kabupaten/ kota se Jateng. Dari jumlah tersebut nantinya akan diambil 7 besar. Ia berharap agar pemkab/kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ada inovasi-inovasi.
“Kami ingin melihat regulasi apa yang di terbitkan oleh Pemkab Purworejo. Biasanya daerah banyak melakukan kegiatan, namun belum membuat payung hukumnya. Kemudian bagimana keterlibatan masyarakat terhadap pelayanan publik,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Ir Akhmad Fauzi MA, dalam paparanya menyatakan bahwa Purworejo merupakan daerah minim investasi. Industri yang ada hanya skala kecil, itupun berupa industri kerajinana rumah tangga, dengan jumlah yang relatif sedikit.
Namun demikian, selama tiga tahun terakhir Pemkab Purworejo mampu meningkatkan pendapatan perkapitan, dari 6,5 juta/tahun menjadi 7,4 juta/tahun. Angka kemiskinan mengalami penurunan dari 20,9% menjadi 18,3%.
Demikian juga angka melek huruf terjadi peningkatan. Indikator ini dapat dilihat dari angka anak putus sekolah yang semakin menurun.
Tentang pendidikan, ia berpendapat bahwa adanya wacana sekolah gratis, ternyata membuat bingung. Ia mencontohkan adanya dana BOS, dimaksudkan agar sekolah tidak lagi memungut biaya dari walimurid.
Namun akibat dari tuntutan peningkatan, tentunya dalam pelaksanaan pendidikan, dana tersebut belum mencukupi. Untuk mencukupi, salah satunya dengan memungut dari wali murid. Namun pungutan ini hendaknya dibicarakan dengan komite sekolah.
Terhadap jaminan kesehatan terhadap masysrakat miskin (jamkesmas), ia mengakui belum mampu menjangkau seluruhnya. Hal ini disebabkan kemampuan keuangan daerah. Disisi lain, Purworejo masih memerlukan dukungan sarana prasrana, seperti air bersih, infrastruktur menuju pusat produksi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur RSUD “Saras Husada”, drg Gustanul Arifin Mkes, menyatakan bahwa di lembaga yang dipimpinnya, ada peningkatan di berbagai segi. Misalnya peningkatan pelayanan, peralatan medis, dan SDM yang dimiliki.
Banyak aduan dari masyarakat yang dialamatkan kepada pihaknya, antara lain melalui media daerah KIPRAH. Sampai saat ini jumlanya sekitar 34 aduan. Dari aduan tersebut seluruhnya sudah ditindak lanjut dan dijelaskan kepada masyarakat. (Kp. 26)
Dikemukakan Subarkah bahwa, lomba kali ini diikuti 25 dari 35 kabupaten/ kota se Jateng. Dari jumlah tersebut nantinya akan diambil 7 besar. Ia berharap agar pemkab/kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ada inovasi-inovasi.
“Kami ingin melihat regulasi apa yang di terbitkan oleh Pemkab Purworejo. Biasanya daerah banyak melakukan kegiatan, namun belum membuat payung hukumnya. Kemudian bagimana keterlibatan masyarakat terhadap pelayanan publik,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Ir Akhmad Fauzi MA, dalam paparanya menyatakan bahwa Purworejo merupakan daerah minim investasi. Industri yang ada hanya skala kecil, itupun berupa industri kerajinana rumah tangga, dengan jumlah yang relatif sedikit.
Namun demikian, selama tiga tahun terakhir Pemkab Purworejo mampu meningkatkan pendapatan perkapitan, dari 6,5 juta/tahun menjadi 7,4 juta/tahun. Angka kemiskinan mengalami penurunan dari 20,9% menjadi 18,3%.
Demikian juga angka melek huruf terjadi peningkatan. Indikator ini dapat dilihat dari angka anak putus sekolah yang semakin menurun.
Tentang pendidikan, ia berpendapat bahwa adanya wacana sekolah gratis, ternyata membuat bingung. Ia mencontohkan adanya dana BOS, dimaksudkan agar sekolah tidak lagi memungut biaya dari walimurid.
Namun akibat dari tuntutan peningkatan, tentunya dalam pelaksanaan pendidikan, dana tersebut belum mencukupi. Untuk mencukupi, salah satunya dengan memungut dari wali murid. Namun pungutan ini hendaknya dibicarakan dengan komite sekolah.
Terhadap jaminan kesehatan terhadap masysrakat miskin (jamkesmas), ia mengakui belum mampu menjangkau seluruhnya. Hal ini disebabkan kemampuan keuangan daerah. Disisi lain, Purworejo masih memerlukan dukungan sarana prasrana, seperti air bersih, infrastruktur menuju pusat produksi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur RSUD “Saras Husada”, drg Gustanul Arifin Mkes, menyatakan bahwa di lembaga yang dipimpinnya, ada peningkatan di berbagai segi. Misalnya peningkatan pelayanan, peralatan medis, dan SDM yang dimiliki.
Banyak aduan dari masyarakat yang dialamatkan kepada pihaknya, antara lain melalui media daerah KIPRAH. Sampai saat ini jumlanya sekitar 34 aduan. Dari aduan tersebut seluruhnya sudah ditindak lanjut dan dijelaskan kepada masyarakat. (Kp. 26)
