TPKAD Dikukuhkan, Sebagai Koordinator Sekda

Tim Percepatan  Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang terdiri 41 orang dikukuhkan, dan sebagai koordinator I dipercayakan kepada Sekda Purworejo Drs Said Romadhon. Pengukuhan TPAKD Kabupaten Purworejo itu dilakukan Wakil Bupati Yuli Hastuti SH, di Ruang Arahiwang Setda hari ini Selasa (9/10).  Selain Wabup, hadir Direktur Kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Eko Ariantoro, Kepala OJK Kantor Regional 3 Jateng dan DIY yang diwakili Deputi Direktur manajemen strategis edukasi perlindungan konsumen (EPK) dan kemitraan pemerintah daerah Riza Patria.

Sedangkan ditunjuk sebagai koordinator II pada kepengurusan TPAKD Kabupaten Purworejo yakni Deputi Direktur manajemen strategis EPK dan kemitraan pemerintah daerah kantor OJK Regional 3 Jateng DIY Riza Patria, sekretaris I Kabag Kemitraan dan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah kantor OJK Regional 3 Jateng DIY Uun Eliana, dan Sekretaris II Asisten Ekonomi dan pembangunan Drs Budi Harjono.

Dalam pengukuhan tersebut Yuli Hastuti mengucapkan selamat dan diharapkan dapat melaksanakan dengan baik dan tanggungjawab. Menurutnya, dalam berbagai forum kebijakan publik, isu akses keuangan sering dikaitkan dengan upaya untuk mendorong UMKM dan sektor produktif. Oleh karena itu, perlu upaya nyata untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif melalui pemberdayaan kemampuan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas.

“Tentu memerlukan program yang mampu mempercepat akses keuangan di daerah dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif, dan inklusif. Program percepatan akses keuangan tersebut sangat membutuhkan peran aktif dari Pemerintah Daerah dan stakeholders terkait. Untuk itu, OJK dan Kementerian Dalam Negeri serta institusi terkait lainnya membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah,” tutur Yuli Hastuti.

Dikatakan, TPAKD merupakan forum komunikasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam  mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat lebih sejahtera. Tujuan pembentukan TPAKD antara lain untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah sekaligus mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.

Yuli Hastuti menambahkan, TPAKD juga mendorong lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah, menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan serta mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM.

Direktur Kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Eko Ariantoro mengapresiasi dan salut TPAKD Kabupaten Purworejo disamping pengukuhan, juga langsung ditindaklanjuti dengan program TPAKD seperti penyerahan kitir kredit mikro bersama, penyerahan tabungan emas, penyerahan buku tabungan simpanan pelajar, penyerahan Polis AUTP dan AUTS.

“Tentu ini langkah awal yang bagus. Saya harapkan, agar desa jangan dilupakan. Sebagian besar Purworejo terdiri dari desa. Ada program Bumdes di bawah kementerian desa di bawah dispermasdes bisa menyusun program bersama-sama OJK optimalisasi bumdes bisa menjadi salah satu inisiatif. Penguatan bumdes. Menjadi salah satu program TPAKD,” tandasnya.

Sementara itu Kepala OJK Kantor Regional 3 Jateng dan DIY yang diwakili Riza patria mengatakan, kondisi literasi keuangan masyarakat Indonesia yang relatif rendah, menunjukkan fakta bahwa masyarakat kita kurang terampil dalam mengelola keuangan, terutama dalam pengelolaan keuangan untuk kebutuhan jangka panjang. Ironisnya, hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan berkedok investasi atau kita kenal dengan istilah investasi bodong.

Menurutnya, TPAKD lahir dari kondisi di masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk keperluan pribadi, keluarga maupun usaha. Oleh karena itu, TPAKD sebagai forum koordinasi antar instansi dan stakeholders diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. “Tugas TPAKD kedepan melalui kelompok kerja (POKJA) yang sudah dibentuk, harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan ekonomi daerah, yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik daerah serta didukung dengan penguatan peran industri jasa keuangan,” ujarnya.

TPAKD lanjut Riza Patria, adalah milik Pemerintah Daerah dan sepenuhnya di bawah koordinasi Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menumbuhkan sinergi yang positif antar pemangku kepentingan di daerah dengan seluruh stakeholders terkait, dalam rangka mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.Untuk itu kami harapkan Pemerintah Daerah memiliki komitmen dan dukungan yang kuat terhadap TPAKD ini. “Hal ini akan membantu meningkatkan akses keuangan masyarakat ke industri jasa keuangan. Masyarakat tidak perlu mendatangi kantor-kantor cabang bank untuk menabung namun cukup mendatangi kios/warung-warung terdekat yang telah terdaftar menjadi agen,” jelasnya.

Ditambahkan, OJK menetapkan salah satu arah kebijakan OJK yakni mengurangi tingkat ketimpangan melalui penyediaan Akses Keuangan dengan cara memperluas dan lebih mengoptimalkan lagi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah terbentuk. “Kami sangat berharap dengan adanya TPAKD Purworejo berikut program kerjanya hari ini mampu menumbuhkan sinergi yang positif, terutama di dalam mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tentunya komitmen dan dukungan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong program percepatan akses di daerah menjadi yang utama,” harapnya.